JAKARTA--MICOM: Keberadaan NII yang meresahkan masyarakat ternyata juga menimbulkan kegerahan pada ormas-ormas Islam. Ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Islam Tingkat Pusat menyatakan sikap mereka terkait kasus NII.
Bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jumat (29/4), ormas-ormas Islam menyatakan tujuh poin sikap terkait kasus NII. Ketujuh poin itu adalah bersimpati terhadap masyarakat yang menjadi korban NII, gerakan NII merupakan gerakan makar, gerakan NII tidak mendapatkan dukungan mayoritas umat Islam, gerakan NII telah merusak citra politik umat Islam, mendesak keseriusan pemerintah untuk menangani NII, ormas Islam siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menanggulangi bahaya laten NII, danmengimbau umat agar meningkatkan pemahaman Islam.
Pimpinan PP Muhammadiyah Din syamsuddin menyatakan pemerintah seakan berjalan sendiri dalam usaha pemberantasan NII, seharusnya pemerintah dapat lebih memberdayakan masyarakat Islam yang tergabung dalam ormas-ormas Islam dalam mendidik masyakat.
"Jika ada informasi dari pemerintah tentang perkembangan NII, dapat diteruskan kepada ormas Islam supaya ormas Islam dapat melakukan pendekatan terhadap NII," tegasnya.
Din juga melihat pemerintah seakan melakukan tindakan pembiaran terhadap NII karena keberadaan mereka telah ada lebih dari 20 tahun yang lalu. Din juga tidak memungkiri bahwa pada rezim yang terdahulu NII dijadikan alat oleh pemerintah unttuk menekan politik Islam agar tidak berkembang.
Ormas-ormas Islam tersebut menegaskan NII menjadikan politik Islam menjadi susah berkembang dan menimbulkan stigma negatif di masyarakat terhadap politik Islam. Para tokoh ormas tersebut mengungkapkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap ormas Islam mempersulit penuntasan NII ke dasarnya, karena ormas Islamlah yang berhubungan langsung dengan umat.
"Membina umat dengan serius melalui sarana pendidikan akan ditingkatkan, itu langkah konkret yang dapat dilakukan ke depan," pungkas Din. Din menambahkan butuh kerja sama pemerintah dalam membina ummat agar masyarakat, ormas Islam, dan pemerintah bisa seiring sejalan dalam menyelesaikan masalah NII ini.
Gabungan ormas tersebut juga mengungkapkan perlunya diadakan dialog terbuka antara pemerintah, ormas Islam, dan umat, sehingga umat tahu apa yang terjadi dan tidak resah terhadap masalah NII ini.
Pernyataan bersama tersebut dihadiri 13 perwakilan ormas Islam. Di antara yang hadir tampak pimpinan Dewan Dakwah Syuhada Bahri, pimpinan PB Mathlaul Anwar Ahmad Karim, Sekretaris Umum PP Persatuan Islam Irfan Safrudin, dan pimpinan PP Al Irsyad al islamiyyah Hisyam Thalib.
